FOKUS: Akhirnya Jokowi Berkoar soal E-KTP, Begini Luapan Kekesalannya Yang Bikin Geger!!

Ini Dia Vidio kemarahan jokowi

SELANG beberapa waktu berlalu setelah kegegeran dimunculkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal megaskandal Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP, akhirnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turut angkat bicara.

Skandal busuk ini sebelumnya sudah tiga tahun diselidiki KPK. Kasus yang berasal dari proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, turut menyeret banyak pejabat, baik di level eksekutif maupun legislatif alias DPR RI.

Bahkan salah satu anggota kabinet pemerintahan Jokowi, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Laoly, turut disebut-sebut dalam sidang pertama di Pengadilan Negeri Tindak Pindana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta Pusat, pada Kamis 9 Maret 2017.

Yasonna disebut-sebut Jaksa KPK dalam pembacaan dakwaan, di masih duduk sebagai anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai salah satu penerima uang haram korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun tersebut.

Nah terkait megaskandal ini, Presiden Jokowi pun angkat bicara dan meluapkan kemarahannya kala diwawancara wartawan, usai pembuka IFEX (Indonesia International Furniture Expo) 2017 di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/3/2017).

“Habisnya Rp6 triliun, jadinya hanya KTP yang dulunya kertas sekarang plastik, hanya itu saja. Sistemnya tidak benar,” ketus Jokowi, Sabtu (11/3/2017).

“Sekarang menjadi berubah, semua gara-gara anggaran dikorup. Jadi saya ingin ini diproses yang benar dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini,” imbuhnya.

Padahal Jokowi merasa kalau proyek itu berjalan “lurus” tanpa masalah, semua permasalahan tentang pengurusan ini itu bisa lebih mudah buat masyarakat.

Misalnya, dia mencontohkan, e-KTP mampu akan mempermudah pengurusan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), urusan perpajakan, perbankan, hingga memudahkan proses pendataan dalam Pemilu.

"E-KTP ini memang problem besar. Problem besarnya adalah, sebetulnya kalau e-KTP ini bener, jadi, kita bisa menyelesiakan banyak sekali masalah. Sekarang menjadi berubah, semua gara-gara anggarannya dikorup,” tandas Jokowi.

Terkait banyaknya politikus PDIP serta salah satu anggota kabinetnya, Menkumham Yasonna Laoly disebutkan turut terlibat, Presiden Jokowi menyerahkan proses hukumnya pada KPK, meski tetap menekankan asas praduga tak bersalah.

Selain Yasonna, pejabat menteri (mantan menteri) lainnya juga ikut tersangkut. Sebut saja Gamawan Fauzi yang saat proyek itu berjalan menjabat Mendagri RI.

Di sisi lain, sedianya Indonesia Corruption Watch (ICW), mengklaim pernah mengingatkan Mendagri Gamawan Fauzi, tentang potensi korupsi besar dalam proyek pengadaan e-KTP itu.

Peneliti Investigasi ICW, Tama S Langkun mengungkapkan, ada tiga pelanggaran dalam proyek e-KTP tersebut yang berpotensi korupsi, yakni post-bidding, tanda tangan kontrak pada masa sanggah banding, dan persaingan usaha tidak sehat.

“Nah yang jadi masalah lainnya, Pak Gamawan ini tanda tangan kontrak saat sanggah banding. Ini tidak boleh. Sudah kita ingatkan, tapi dulu jawabannya, kalau bisa selesai kan hebat dong. Kita ingatkan lagi, tapi kalau namanya Pak Gamawan disebut (di dakwaan), ya sudah kita ingatkan,” timpal Tama di Diskusi Polemik SindoTrijaya, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).

Kini nasi sudah jadi bubur. Gamawan Fauzi sudah ikut disebut-sebut jaksa KPK dalam persidangan pertama korupsi e-KTP pada Kamis 9 Maret lalu. Kini ICW juga punya harapan lain, agar KPK tidak hanya menjerat pejabat eksekutif maupun legislatif, tapi juga pihak korporasi.

“Senjatanya” dengan mengedepankan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

“Kami harap (KPK) gunakan (pasal) TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan pidana korporasi, di perkara ini jelas ada uang mengalir saat proses penganggaran dan proses lainnya,” tuntasnya.

Unknown 05.57 Komentar